Forkopim Tempel Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan 2026
Sleman — Pemerintah Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, menggelar Forum Koordinasi Pimpinan (Forkopim) Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (21/4/2026) di Pendopo Kapanewon Tempel ini dihadiri unsur pimpinan wilayah, mulai dari pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, TNI-Polri, hingga perwakilan lembaga kemasyarakatan. Forum ini menjadi wadah menyatukan langkah menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Pelaksana tugas (Plt.) Panewu Tempel, Muhammad Arif Rahman, S.IP., MPA, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan. “Forum ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Tantangan ke depan tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan harus dengan kerja bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, arah kebijakan pembangunan di tingkat kapanewon harus selaras dengan visi Kabupaten Sleman dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berkelanjutan, serta didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan menjunjung supremasi hukum.
Dalam forum tersebut, berbagai sektor strategis turut dibahas, mulai dari keamanan, sosial, hingga pemerintahan dan pelayanan publik.
Kepala Jawatan Keamanan Heni Ristiawan SH MIP memaparkan bahwa stabilitas wilayah menjadi prioritas utama melalui penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat, penegakan ketertiban umum, serta peningkatan patroli, khususnya menjelang momentum hari besar keagamaan. “Langkah preventif seperti pembinaan masyarakat dan patroli cipta kondisi sangat penting untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolsek Tempel Gunawan Setyabudi, SH, MM menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. “Kondusivitas wilayah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Sinergi ini yang terus kita dorong,” ungkapnya.
Di sektor sosial dan kemakmuran, sejumlah program strategis dipaparkan oleh Kepala Jawatan Praja Sri Lestari, di antaranya penguatan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), pengembangan Program Kampung Iklim (Proklim), pembangunan depo sampah, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Selain itu, kegiatan olahraga masyarakat, penguatan organisasi olahraga rekreasi, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Di bidang pemerintahan, peningkatan akuntabilitas menjadi fokus melalui pemantauan kinerja lurah, pengelolaan keuangan desa, serta pendampingan siklus pembangunan kalurahan.
Ditambahkan oleh Sri Lestari, layanan publik pun terus didorong melalui digitalisasi, salah satunya implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan pendekatan jemput bola agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Diskusi yang berlangsung menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam membangun wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)
