SLEMAN - Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan masyarakat yang menjadi mitra pemerintah desa. Pesan tersebut disampaikan akademisi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD", Hery Purnomo, S.Sos., MPA., dalam Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Sabtu (11/7/2026).
Di hadapan peserta dari unsur RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Satlinmas, dan LPM, Hery mengajak seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan melakukan refleksi terhadap perjalanan organisasi yang selama ini dijalankan.
"Kita perlu melihat kembali sejauh mana lembaga telah menjalankan fungsi dan perannya di tengah masyarakat. Refleksi menjadi langkah penting untuk menentukan perbaikan ke depan," ujarnya.
Menurut Hery, salah satu fondasi organisasi yang sehat adalah tertib administrasi dan kejelasan legalitas kepengurusan. Karena itu, keberadaan surat keputusan kepengurusan tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen formal.
"SK bukan hanya administrasi, tetapi menjadi dasar legitimasi organisasi dalam menjalankan program dan mengambil keputusan," katanya.
Ia menambahkan, kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas akan membantu lembaga bekerja lebih efektif serta menghindari tumpang tindih peran antar pengurus.
Hery juga menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan, bukan sekadar pelaksana kegiatan yang bersifat insidental.
"LKK memiliki peran penting dalam mendukung visi, misi, dan program pemerintah kalurahan. Semakin kuat kelembagaan masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan pembangunan yang berpihak kepada warga," jelasnya.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut organisasi masyarakat untuk lebih adaptif, kolaboratif, dan mampu mendorong partisipasi warga secara berkelanjutan.
Melalui penguatan tata kelola organisasi, tertib administrasi, serta sinergi dengan pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing.(SBD)
