SLEMAN – Tertib administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dokumen resmi, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum dan kepastian hak setiap warga negara. Pesan tersebut disampaikan dalam pembinaan RT dan RW yang menghadirkan narasumber dari LBH Tentrem D.I. Yogyakarta, Selasa (7/7/2026).
Pembina LBH Tentrem DIY, Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa banyak persoalan hukum di masyarakat berawal dari data kependudukan yang tidak sesuai fakta atau tidak diperbarui tepat waktu.
“Satu huruf yang berbeda pada dokumen kependudukan bisa menjadi awal persoalan panjang dalam kehidupan seseorang. Karena itu, tertib administrasi bukan hanya soal dokumen, melainkan soal perlindungan hak dan kepastian hukum warga,” ujarnya.
Menurut Boni, RT dan RW memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan keakuratan data warga. Mereka menjadi pihak pertama yang mengenal kondisi masyarakat sebelum proses administrasi berlanjut ke pemerintah daerah, Dukcapil, lembaga pendidikan, rumah sakit maupun lembaga hukum lainnya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam tertib administrasi kependudukan, yaitu data harus benar sesuai fakta, konsisten antar dokumen, selalu diperbarui, dapat ditelusuri sumbernya, dan aman dari penyalahgunaan identitas. Prinsip tersebut menjadi filter awal bagi aparat lingkungan dalam memberikan surat pengantar maupun keterangan kepada warga.
Boni juga menyoroti pentingnya pencatatan setiap peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perpindahan penduduk, maupun kematian. Keterlambatan pencatatan sering kali memicu masalah dalam pengurusan pendidikan, layanan kesehatan, warisan, bantuan sosial, hingga sengketa keluarga.
“Data kependudukan bukan hanya identitas administratif, tetapi bukti awal status hukum seseorang. Ketika data salah, dampaknya bisa merambah ke persoalan perdata, waris, keluarga bahkan pidana,” jelasnya.
Dalam materinya, LBH Tentrem juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, hingga masyarakat yang mengalami keterbatasan akses layanan administrasi. Pelayanan yang mudah diakses dan tidak diskriminatif menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.
Boni menutup paparannya dengan pesan sederhana namun sarat makna bahwa data yang tertib akan memastikan setiap warga tetap hadir di hadapan negara.
“Data yang tertib membuat warga tidak mudah hilang di hadapan negara. Tertib data hari ini adalah perlindungan hukum untuk hari esok,” pungkasnya.(SBD)
