Desa Jadi Garda Depan Data Ekonomi, Sensus Ekonomi 2026 dan Program Desa Cantik Perkuat Fondasi Pembangunan Nasional
Sleman — Pemerintah terus memperkuat peran desa sebagai pilar utama pembangunan nasional berbasis data melalui integrasi Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menghadirkan kebijakan yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, kualitas data di tingkat desa kini menjadi kunci dalam memetakan arah pembangunan ekonomi Indonesia, mulai dari skala lokal hingga nasional. Desa tidak lagi sekadar objek pendataan, melainkan aktor penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan.
“Desa memiliki posisi strategis sebagai sumber data paling dasar. Ketika data di desa kuat, maka potret ekonomi nasional juga akan semakin utuh dan akurat,” ujar Istiqomah Titien Rahmawati perwakilan BPS kabupaten Sleman selaku narasumber dengan materi sosialisasi sensus ekonomi tahun 2026 dalam rangkaian kegiatan pencanangan Desa Cantik 2026 di Gedung Serbaguna Kalurahan Margorejo Tempel Sleman pada Selasa (14/4/2026)
Sensus Ekonomi 2026 hadir di tengah berbagai tantangan, seperti daya saing usaha, perkembangan ekonomi digital, kontribusi UMKM, hingga isu ekonomi lingkungan. Data yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak untuk memahami perubahan tersebut sekaligus merumuskan kebijakan yang adaptif.
Melalui pendataan yang dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026, BPS akan mengumpulkan informasi dari pelaku usaha di seluruh Indonesia, baik melalui pengisian kuesioner daring maupun pendataan langsung ke lapangan.
“Pendataan ini bukan sekadar kegiatan statistik, tetapi upaya bersama untuk memotret kondisi riil dunia usaha Indonesia,” jelas Istiqomah.
Sejalan dengan itu, Program Desa Cantik 2026 dirancang untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola dan memanfaatkan data statistik. Program ini mendorong terbentuknya agen statistik di desa, yang akan menjadi penggerak literasi data sekaligus penghubung antara masyarakat dan kebijakan.
Melalui pembinaan berkelanjutan, desa diarahkan mampu menyusun profil statistik, mengelola data sektoral, hingga memanfaatkan informasi tersebut dalam perencanaan pembangunan.
“Program ini menjadi jembatan antara kebutuhan data nasional dan realitas di lapangan. Desa tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memahami dan menggunakannya untuk kepentingan pembangunan,” tambahnya.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dan Desa Cantik sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha. BPS menekankan pentingnya keterbukaan dalam memberikan informasi agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.
Selain itu, desa juga diharapkan menjadi pusat sosialisasi yang efektif, membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pendataan.
“Dukungan masyarakat menjadi kunci. Tanpa partisipasi yang luas, data yang dihasilkan tidak akan maksimal,” tegasnya.
Integrasi antara Desa Cantik dan Sensus Ekonomi 2026 mencerminkan pendekatan pembangunan yang semakin berpijak pada kekuatan lokal. Dengan data yang lebih akurat dan terkelola baik, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Lebih jauh, langkah ini juga menjadi bagian dari visi besar menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus fondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
“Ketika desa kuat dalam data, maka Indonesia akan kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” pungkas Istiqomah Titien Rahmawati. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)
