SLEMAN — Komitmen tersebut terlihat dalam pelaksanaan "Asistensi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kalurahan (Renaksi RBKal)" yang digelar Pemerintah Kabupaten Sleman di Pendopo Kapanewon Tempel, Rabu (10/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kualitas pelayanan publik dari akar rumput sekaligus memastikan reformasi birokrasi benar-benar dirasakan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Sleman, Panewu Tempel yang diwakili Panewu Anom, Kepala Jawatan Praja Kapanewon Tempel, serta para lurah, carik, dan pangripta se-Kapanewon Tempel. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di tingkat kalurahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar mampu berjalan secara berkelanjutan.
Mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kalurahan Dinas PMK Sleman, Al Adib Burachmat,AP menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Reformasi birokrasi sejatinya bukan soal banyaknya dokumen yang disusun. Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan program pembangunan desa mampu menjawab persoalan nyata, termasuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat dan akuntabel, desa menjadi garda terdepan yang menentukan kualitas interaksi antara negara dan warga.
Karena itu, penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi di tingkat kalurahan dinilai memiliki arti strategis. Pertama, memperkuat akurasi data sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Kedua, mendorong digitalisasi pelayanan sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses. Ketiga, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Melalui pendampingan tersebut, aparatur kalurahan didorong untuk mengidentifikasi berbagai persoalan lokal, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, penurunan angka stunting, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh persoalan itu kemudian diterjemahkan ke dalam target kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.
Lebih dari sekadar agenda teknis, langkah yang dilakukan Sleman menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi nasional sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Ketika desa mampu menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun akan semakin kuat.
Dari ruang-ruang pertemuan sederhana di tingkat kalurahan, fondasi pemerintahan modern sesungguhnya sedang dibangun. Sebab, reformasi birokrasi yang berhasil bukan hanya tentang perubahan sistem, melainkan tentang menghadirkan negara yang benar-benar hadir dan melayani warganya hingga ke pelosok negeri.(SBD KIM SENYUM TEMPEL)
