Penetapan Indikator Kinerja Kalurahan Sleman Diperkuat: Dinas PMK Tegaskan Standar Baru Tata Kelola Pemerintahan Desa

  • Sih Budi Daryanto
  • Nov 18, 2025
Pemerintahan

Penetapan Indikator Kinerja Kalurahan Sleman Diperkuat: Dinas PMK Tegaskan Standar Baru Tata Kelola Pemerintahan Desa

 

Sleman, 18 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) terus memperkuat upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan Penetapan Indikator Kinerja Kalurahan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja Kalurahan yang digelar di ruang pertemuan Kalurahan Margorejo.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas PMK Sleman Adib Burochmad, AP, serta Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan, Auliya Frida Widyasmara, S.Sos.

Adapun peserta yang hadir meliputi Lurah Margorejo Abdul Azis Muh Ridwan, SH, Carik, seluruh Kasi dan Kaur, para Dukuh, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), TP PKK, LPMKAL (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan), serta unsur keamanan wilayah yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PMK Sleman Adib Burochmad menegaskan pentingnya indikator kinerja sebagai instrumen kontrol dan arah pembangunan di tingkat kalurahan. “Indikator kinerja bukan hanya persyaratan administrasi, tetapi alat ukur untuk memastikan program-program kalurahan berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Adib.

“Perjanjian kinerja adalah komitmen seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pamong, tetapi juga lembaga kemasyarakatan seperti BPKal, PKK, dan LPMKAL.” 

Ia menambahkan bahwa Pemkab Sleman terus mendorong inovasi serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan kalurahan.

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan, Auliya Frida Widyasmara, menyampaikan bahwa pendampingan teknis merupakan bagian penting dari penguatan pemerintahan kalurahan. “Penetapan indikator hanyalah awal. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi adalah proses yang harus berjalan sepanjang tahun,” jelas Auliya. 

“Kami ingin setiap kalurahan mampu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja berbasis data yang mudah dipantau oleh masyarakat.”, demikian tutup nya.

Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan, menyampaikan bahwa seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat Margorejo siap menjalankan komitmen kinerja tersebut. “Dengan indikator yang jelas, kami semakin memiliki arah yang tegas dalam menyusun program dan melayani masyarakat,” ujarnya.

“Kami bersama BPKal, LPMKAL, PKK, serta dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas siap bergerak bersama untuk kemajuan Margorejo.”, pungkas Ridwan.

Keterlibatan lembaga kemasyarakatan seperti LPMKAL dan PKK serta unsur keamanan wilayah memperkuat sinergi lintas sektor yang dibutuhkan dalam mencapai target kinerja kalurahan.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen menuju tata kelola pemerintahan kalurahan yang lebih modern, transparan, dan partisipatif. Dengan indikator yang terukur dan perjanjian kinerja yang disepakati bersama, Margorejo diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

SBD KIM SENYUM TEMPEL