Penguatan Jaga Warga Jadi Strategi Membangun Ketahanan Sosial dan Keamanan Berbasis Masyarakat
SLEMAN — Penguatan sistem keamanan dan ketahanan sosial berbasis masyarakat terus menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui rapat koordinasi Jaga Warga yang digelar Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, semangat gotong royong dan partisipasi warga kembali ditegaskan sebagai fondasi menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang terus berkembang.
Kegiatan yang berlangsung pada Jum'at (8/5/2026) di Aula Lantai 2 Kalurahan Lumbungrejo itu dihadiri Lurah Lumbungrejo M. Misbah Al Hakim, Jogoboyo Nugroho Subagyo, Ketua BPKal Lumbungrejo, para dukuh, pengurus harian Jaga Warga Kalurahan Lumbungrejo, hingga para ketua Jaga Warga tingkat padukuhan se-Lumbungrejo serta Babinsa Babinkamtibmas Lumbungrejo.
Dalam forum tersebut, Jogoboyo Lumbungrejo Nugroho Subagyo menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban wilayah.“Kami berharap seluruh unsur di Lumbungrejo bisa terus bersinergi untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif. Jaga Warga tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus menjadi gerakan bersama,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan usulan dari Jaga Warga Padukuhan Sedogan agar ke depan dilakukan forum pertemuan Jaga Warga tingkat kalurahan secara rutin. Menurutnya, pertemuan lintas padukuhan penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus koordinasi antarwilayah.“Selain mempererat hubungan antaranggota, forum bersama juga penting agar setiap padukuhan bisa saling bertukar informasi dan pengalaman dalam menjaga kondusivitas wilayah,” kata Nugroho.
Sebagai langkah memperkuat komunikasi, para ketua Jaga Warga tingkat padukuhan juga dihimpun dalam grup WhatsApp agar koordinasi dan penyampaian informasi bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.
Dalam pemaparannya, Nugroho menjelaskan bahwa Jaga Warga memiliki tugas menyelesaikan konflik sosial, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada dukuh, hingga menjadi motivator dalam meningkatkan partisipasi warga.“Jaga Warga adalah mediator ketika ada konflik sosial di masyarakat. Mereka juga menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah wilayah,” jelasnya.
Ia menambahkan, kelompok Jaga Warga memiliki kewenangan mengundang pihak-pihak terkait dalam penyelesaian persoalan sosial secara musyawarah serta memberikan pertimbangan kepada pemerintah wilayah. Keberadaan Jaga Warga sendiri ditetapkan oleh lurah dengan masa kerja tiga tahun dan berkedudukan sebagai mitra dukuh dengan wilayah kerja yang sama di tingkat padukuhan.
Sementara itu, Lurah Lumbungrejo M. Misbah Al Hakim berharap pertemuan koordinasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota Jaga Warga baik di tingkat kalurahan maupun padukuhan.“Harapan kami, setelah koordinasi ini kemampuan dan kapasitas Jaga Warga semakin meningkat sehingga mampu menjalankan tugas secara maksimal di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ia menilai kemitraan antar unsur wilayah perlu diperkuat, termasuk melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga anggota BPKal dalam mendukung tugas-tugas Jaga Warga di masyarakat.
Menurut Misbah, kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Lumbungrejo selama ini relatif kondusif, termasuk saat momentum malam takbiran yang sering menjadi perhatian dari sisi keamanan lingkungan.“Berkaca dari kondisi trantibum di Lumbungrejo, termasuk saat malam takbiran kemarin yang berlangsung kondusif, ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga wilayah sudah berjalan cukup baik,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui keterlibatan Jaga Warga di tingkat padukuhan masih belum merata. Ada wilayah yang sudah aktif menjalankan peran kelembagaan, namun ada pula yang masih perlu penguatan.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan Jaga Warga dalam membedakan persoalan sosial umum dengan persoalan pribadi masyarakat agar penanganannya tidak keliru.“Jaga Warga harus bisa memilah mana persoalan sosial yang menjadi kepentingan bersama dan mana yang bersifat pribadi. Penanganannya tentu berbeda,” tegasnya.
Koordinasi antar padukuhan, lanjutnya, juga perlu terus ditingkatkan terutama untuk menangani kasus-kasus tertentu yang memerlukan pendekatan khusus dan penyelesaian yang lebih bijaksana.Selain itu, ia menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan yang mengakomodasi seluruh unsur agar kegiatan Jaga Warga dapat berjalan berkelanjutan.Menurutnya, sejumlah padukuhan di Lumbungrejo bahkan telah memiliki kearifan lokal tersendiri dalam mendukung pembiayaan kegiatan keamanan lingkungan secara swadaya.
Misbah juga berharap Jaga Warga semakin aktif terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat di tingkat padukuhan sebagai bagian dari upaya meminimalisasi potensi persoalan sosial maupun tindakan negatif di lingkungan. “Hasil pertemuan Omah Jaga Warga tingkat kalurahan juga kami harapkan bisa diteruskan ke Jaga Warga padukuhan supaya informasi benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya.
Model keamanan berbasis komunitas seperti Jaga Warga dinilai semakin relevan di tengah perubahan sosial yang cepat. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan unsur wilayah secara aktif, pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong sebagai identitas sosial masyarakat Indonesia.(SBD KIM SENYUM TEMPEL)
