Rakor Pimpinan Tempel Soroti Keamanan, Pembangunan, dan Stunting Jelang Pergantian Kepemimpinan
SLEMAN — Forum Rapat Koordinasi Pimpinan di Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar di Pendopo Kapanewon Tempel pada Senin (23/2/2026), menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah, mempercepat pembangunan, serta memperkuat layanan publik menjelang momentum sosial keagamaan dan transisi kepemimpinan lokal.
Rapat dihadiri unsur pimpinan wilayah, termasuk jajaran panewu, perwakilan TNI dan Polri, kepala instansi layanan publik, para lurah dari tujuh kalurahan, hingga unsur kelompok informasi masyarakat. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penyamaan langkah kebijakan strategis di tingkat kewilayahan.
Danramil Tempel, Kpt. Edi Widodo, melaporkan perkembangan program KDMP tahap pertama di Tambakrejo yang telah mencapai 48 persen. Tahap kedua direncanakan menyasar Mororejo dan Pondokrejo. Ia juga memastikan program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti. “Kami terus memonitor progres lapangan agar pembangunan berjalan sesuai target dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Kapolsek Tempel, Gunawan Setyabudi, SH MM menekankan peningkatan patroli rutin malam hingga pagi hari sebagai langkah preventif. Ia menyoroti kasus pencurian sapi di wilayah Pringapus serta potensi gangguan ketertiban menjelang malam takbiran. “Kami mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas seperti perang sarung, penggunaan knalpot bising, maupun petasan berisiko menimbulkan konflik dan korban,” katanya.
Menurutnya, keamanan wilayah bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan hasil kolaborasi warga, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat.
Sementara itu, Panewu Tempel, Dakiri, SSos MSI menegaskan sejumlah prioritas utama, termasuk percepatan penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas lembaga, ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang kalurahan, serta peningkatan ketertiban administrasi kependudukan.
Ia juga meminta lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan memperkuat laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas publik. “Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak bersama agar hasilnya nyata dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dakiri sekaligus berpamitan karena akan memasuki masa purna tugas pada akhir Februari 2026 setelah delapan bulan memimpin wilayah tersebut.
Rakor pimpinan wilayah seperti ini dinilai mencerminkan model tata kelola kolaboratif yang relevan secara nasional. Koordinasi rutin antarinstansi terbukti mempercepat respons terhadap persoalan sosial, keamanan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput.
Forum ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga stabilitas wilayah, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.(SBD KIM SENYUM TEMPEL)
