SLEMAN – Kolaborasi antara pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, dan legislatif dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Sabtu (20/6/2026).
Dalam sambutannya, Lurah Margorejo Abdul Aziz Muh. Ridwan, S.H. menegaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.
Menurutnya, salah satu unsur LKK, yakni Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.
"Linmas merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan. Kehadiran mereka menjadi salah satu penopang terciptanya suasana masyarakat yang kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik," ujar Abdul Aziz.
Ia juga mengajak seluruh unsur LKK untuk terus meningkatkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan pelayanan kepada masyarakat agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat kalurahan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sleman Wahyudi Kurniawan, S.IP., menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat.
Menurut Wahyudi, dana aspirasi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan.
"Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan agar dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang bermanfaat. Melalui kegiatan seperti ini, dana aspirasi diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah kalurahan dalam mendukung pembangunan fisik maupun nonfisik," katanya.
Ia menambahkan bahwa penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, dan DPRD menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Melalui dukungan pemerintah, legislatif, dan partisipasi aktif masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan diharapkan semakin mampu menjadi penggerak pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tingkat desa.(SBD KIMSENYUM TEMPEL)
