SLEMAN – Perencanaan pembangunan yang efektif berawal dari ruang musyawarah yang mampu menampung aspirasi masyarakat. Semangat tersebut mewarnai Musyawarah Kalurahan (Muskal) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Lumbungrejo Tahun 2027 yang digelar di GOR Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Lumbungrejo itu dihadiri unsur pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, Jaga Warga, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, pemuda, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memastikan pembangunan disusun secara partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketua BPKal Lumbungrejo, Sutardi, yang memimpin jalannya musyawarah menegaskan bahwa Muskal merupakan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah serta arah pembangunan kalurahan.
"Musyawarah ini bukan sekadar tahapan administrasi, tetapi ruang bersama untuk menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh warga," ujar Sutardi.
Dalam forum tersebut dibahas berbagai usulan prioritas pembangunan tahun 2027, mulai dari penguatan pelayanan pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, hingga pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.
Kepala Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Kalurahan Dinas PMK Kabupaten Sleman, Yohanes Purnama Kristiawan, A.P., M.I.P., menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas proses perencanaan.
"Dana desa dan berbagai sumber pembiayaan harus diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, partisipasi warga menjadi unsur penting agar pembangunan tetap tepat sasaran dan berkelanjutan," katanya.
Panewu Tempel, Drs. Rasyid Ratnadi Sosiawan, M.Si, menyampaikan bahwa kalurahan saat ini dituntut tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
"Setiap program yang direncanakan harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga dan ketahanan sosial di tingkat komunitas," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Wahyudi Kurniawan, S.IP, menilai tingginya partisipasi masyarakat menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan.
"Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat harus terus dijaga agar pembangunan berjalan efektif dan merata," katanya.
Musyawarah ditutup dengan penandatanganan berita acara dan dokumen hasil Muskal oleh para pihak terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.(SBD)
