Pemerintah Perkuat Satu Data Sosial Ekonomi Nasional, Desa Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Sleman — Pemerintah Indonesia mempercepat penguatan tata kelola data nasional melalui implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem integrasi data yang menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi.
Inisiatif ini tidak hanya menekankan akurasi data di tingkat pusat, tetapi juga memperkuat peran desa sebagai simpul penting dalam ekosistem data nasional.
DTSEN hadir sebagai mandat strategis dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menegaskan pentingnya satu rujukan data untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
“DTSEN dirancang sebagai satu-satunya sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi,” ujar Sri Tantri Shintia Indriati perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Sleman dalam sosialisasi pemaparan DTSEN dalam rangkaian kegiatan pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026 yang digelar di gedung serbaguna kalurahan Margorejo Tempel Sleman, Selasa (14/4/2026).
Sebagai sistem terpadu, DTSEN menggabungkan berbagai sumber data nasional seperti data kependudukan, sosial, hingga ekonomi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Per awal 2026, DTSEN telah mencakup lebih dari 289 juta individu dan sekitar 95 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Data tersebut disusun secara by name by address dan dilindungi oleh undang-undang, menjadikannya basis yang kuat untuk berbagai intervensi kebijakan, mulai dari bantuan sosial hingga perencanaan pembangunan jangka panjang.
“Dengan data yang terintegrasi dan terus diperbarui, pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh tentang kondisi masyarakat, termasuk tingkat kesejahteraan setiap keluarga,” jelas narasumber tersebut.
Pemanfaatan DTSEN telah mulai diterapkan dalam berbagai program strategis nasional. Data ini digunakan untuk penyaluran bantuan sosial, penentuan penerima jaminan kesehatan, program perumahan, hingga seleksi peserta program pendidikan berbasis afirmasi.
Tak hanya itu, DTSEN juga menjadi acuan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan perumusan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.
“Bantuan sosial yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran. Dengan DTSEN, kita bisa memastikan intervensi pemerintah menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, desa memegang peran krusial sebagai penyedia data dasar yang akurat dan mutakhir. Melalui Program Desa Cantik 2026, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan data statistik, sehingga mampu berkontribusi langsung dalam pemutakhiran DTSEN.
Desa tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga aktor aktif dalam proses verifikasi, validasi, hingga pemanfaatan data untuk pembangunan lokal.
“Kolaborasi antara pusat dan daerah, termasuk desa, menjadi kunci keberhasilan DTSEN. Data yang baik harus dibangun dari bawah,” ungkap Sri Tantri.
Pengelolaan DTSEN melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, hingga lembaga pengawas dan keamanan data. Sinergi ini memastikan bahwa data tidak hanya akurat, tetapi juga aman dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, pembaruan data dilakukan secara berkala melalui integrasi berbagai sumber, termasuk survei nasional, data administrasi, serta verifikasi lapangan.
Penguatan DTSEN menjadi bagian dari transformasi besar tata kelola pemerintahan berbasis data. Dengan sistem ini, pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih presisi, mengurangi ketimpangan, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kompleksitas tantangan sosial ekonomi, kehadiran data yang terintegrasi dan andal menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak
“Ini bukan sekadar pembangunan sistem data, tetapi membangun fondasi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkasnya. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)
